JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid akan meminta klarifikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait pelarangan jilbab panjang di kementeriannya.
Menurutnya, Komisi VIII DPR akan memanggil Rini Soemarno untuk meminta penjelasan terkait pelarangan itu.
"Saya kira nanti DPR di komisi terkait, termasuk di sidang yang akan datang, penting memanggil Menteri BUMN untuk memberikan klarifikasi bila benar ada edaran semacam itu," ujar Hidayat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
loading...
Kata dia, hal semacam itu tidak sesuai dengan prinsip dari Kabinet Kerja yang digagas oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Ini kan hanya menghadirkan kontroversi, dan apa relevasi antara larangan memakai jilbab, berjenggot dan celana ngatung dengan bekerja," tegasnya.
SIMAK JUGA: BANYAK USTADZ YANG MINTA DICORET NAMANYA, MENTERI AGAMA AKHIRNYA MINTA MAAF!! SEKELAS 'KEMENTERIAN' MASA ADA YANG KELIRU??
Seharusnya kata Hidayat, yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu bagaimana membuat PNS lebih produktif.
loading...
"Kalau kemudian mengurusi hal-hal lama yang selama ini tidak ada masalah, itu kan jadi kontraproduktif," imbuhnya.
Baca juga: KETUA UMUM PENGURUS BESAR NU SAID AQIL: CADAR ITU BUDAYA ARAB, BUKAN PERINTAH AGAMA. JANGAN LUPAKAN BUDAYA SENDIRI
"Beliau harus menarik surat edaran itu," pungkasnya. [*okezone/blk]
0 Comments